Studi Kasus
Kesejahteraan adalah konsep pemerintah yang mana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan, promosi ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya. Hal ini, didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik untuk mereka yang tidak mampu memanfaatkan diri dari ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. Istilah umum dapat mencakup berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial.
Negara-negara seperti Norwegia dan Denmark yang mempekerjakan suatu sistem yang dikenal sebagai Model Nordik. Kesejahteraan negara melibatkan transfer langsung dari negara, dengan layanan yang diberikan (kesehatan dan pendidikan) secara langsung kepada individu. Kesejahteraan negara ini didanai melalui pajak redistribusionis dan telah disebut sebagai jenis ekonomi campuran.
Bentuk kesejahteraan yang sebaiknya diterapkan oleh Indonesia
Kesejahteraan yang dapat diterapkan oleh Indonesia tergantung dari seorang presiden yang memimpin Indonesia selama 5 tahun kedepannya. Jika presiden tersebut mengutamakan pembangunan dan penerimaan negara saja seperti halnya masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maka kesejahteraan tidak bisa diraih dengan mudah. Sementara itu, kebijakan untuk umum yang dilaksanakan oleh SBY juga cenderung sedikit terealisasikan.
Bentuk kesejahteraan yang sebaiknya diterapkan oleh negara ini adalah memanfaatkan keunggulan dari negara Indonesia, misalnya dalam bidang pertanian dengan memaksimalkan potensi hasil pertanian sehingga kebutuhan pangan nasional bisa tercukupi dengan baik. Sehingga, secara tidak langsung kesejahteraan sosial akan meningkat dengan sendirinya. Selain itu, Pemerintah juga harus memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan yang didapatkan oleh masyarakatnya.
Terpenuhinya aspek ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan yang memadai, maka akan terpenuhinya kesejahteraan masyarakatnya secara otomatis. Selain itu, terciptanya lapangan pekerjaan yang cukup luas juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkannya angka kriminalitas yang diakibatkan oleh faktor ekonomi tersebut.
Kenapa Indonesia masih belum bisa dikatakan sejahtera
Pembukaan UUD 1945 khususnya yang menyangkut masalah tujuan negara Indonesia, pada intinya dapat dirumuskan sebagai “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan yang dimuat dalam pembukaan tersebut kemudia diperdalam pada batang tubuh UUD 1945 dituangkan dalam berbagai ketentuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Berbagai ketentuan masalah ekonomi dan kesejahte-raan rakyat terdapat didalam pasal-pasal 27 ayat (2), 31, 32, 33, dan 34 kemudian setelah amandemen ditambahkan dengan pasal 28H yang semuanya berisi tentang ekonomi dan cara mencapai kesejahteraan yang diinginkan oleh pemerintah namun semua itu masih belum terwujud secara nyata.
Kembali pada masa pemerintahan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta, Indonesia merupakan salah satu negara yang sejahtera dalam bidang ketahanan pangannya pada kala itu. Kemudian, pada masa pemerintahan gus dur Indonesia menjadi salah satu Lumbung pangan, karena persediaan pangan Indonesia yang melimpah ruah sehingga pemerintah melakukan ekspor ke negara lain, khususnya di negara Asia. Namun, setelah pergantian pemerintahan beberapa kali kini, Indonesia mulai mengalami keterpurukan kembali dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya.
Indonesia masih belum sejahtera, dikarenakan pada masa pemerintahan sebelumnya yakni pemerintahan SBY selama kurun waktu 10 tahun, beliau terlalu memfokuskan akan pembangunan infrastruktur dan penerimaan pajak. Sehingga, beliau jarang memperhatikan masyarakatnya dengan baik, Beliau beranggapan bahwa “jika infrastruktur dibangun dengan baik, maka masyarakat dapat menikmatinya dan bisa meningkatkan kesejahteraannya”. Namun, SBY tidak memperhitungkan angka korupsi yang tinggi di Negara Indonesai ini, sehingga infrastruktur yang harusnya bisa selesai dengan cepat mengalami kemunduran waktu.
Indonesia belum dikatakan sejahetara tergantung dari fokus kepemimpinan presidennya, pada masa kepemimpinan SBY, beliau fokus kepada pembangunan dan pajak saja, sehingga melalaikan kebutuhan masyarakatnya. Jika fokus presiden tersebut mengarah kepada pengembangan pertanian, perbaikan kesehatan, dan pendidikan (Ariza Fuadi, 2015). Maka, secara tidak langsung Kesejahteraan negara bukan hanya lagi omong kosong belaka.
Kriteria sejahtera versi Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang dilintasi oleh garis Khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki 2 musim dan tanah yang subur untuk kebutuhan pangan masyarakatnya. Setiap negara, tentu memiliki setiap kriteria kesejahteraan sendiri-sendiri, tergantung dari jenis daerahnya, kemampuan masyarakatnya dan pemerintahan (Triwibowo & Bahagijo, 2006). Berikut ini krietria sejahtera versi Indonesia yang dapat diterapkan, antara lain:
1. Meningkatkan ketahanan pangan nasional, jika kebutuhan pangan nasional bisa tercapai dan bisa merata dengan baik maka secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat juga meningkat dengan baik. Memfokuskan ketahanan pangan saat ini sangat perlu untuk dipertim-bangkan secara mendalam, sebab saat ini banyak masyarakat yang tidak mampu membeli pangan secara merata. Akibatnya kesejahteraan setiap individu pun semakin menurun.
2. Cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak, tujuan dari penguasaan cabang-cabang ini adalah agara kebuthan rakyat atas produksi barang yang bersangkutan dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau, tidak memberatkan kehidupan rakyatnya. Contoh cabang produksi yang penting bagi kepentingan rakyat yakni: listrik, gas dan minyak bumi, air bersih dan angkutan umum yang terjangkau.
3. Membuka lapangan pekerjaan dengan meningkatkan kemandirian masyarakat dengan UKM dan pemerintah juga melakukan pengaturan agar tidak terjadinya monopoli atau oligopoli didalam pasar, dengan adanya peningkatan dan pembiayaan tentang UKM bagi seluruh masyarakat, maka lapangan pekerjaan baru akan terbuka lebar dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, akibatnya angka kriminalitas yang terjadi pada masyarakat akan menurun.
4. Pemerintah memberikan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai bagi semua masyarakat secara transparan sehingga akan mengurangi adanya korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terpenuhinya pendidikan dan kesehatan masyarakat maka akan mengubah taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik lagi. Pendidikan harus dilaksanakan secara jujur dan terkontrol, karena menghancurkan sebuah negara tidak perlu dengan bom nuklir atau pesawat tempur, cukup dengan seorang pelajar yang melakukan kecurangan pada saat melakukan ujian atau lainnya negara bisa menjadi hancur.
5. Pemerintah memaksimalkan pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh negara Indonesia. Pemanfaatan secara maksimal tersebut agar negara Indonesia mendapatkan hasil yang melimpah dari pemanfaatan Sumber Daya yang ada, sehingga akan meningkatkan APBN negara yang nantinya akan berimbas pada peningkatan APBD untuk kesejahteraan setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia.
Sebagai calon pemimpin, bagaimana skenario terbaik dalam membentuk negara sejahtera
Calon pemimpin harus mempertimbangkan banyak aspek dalam proses memimpin kegiatan pemerintahan. Jika kami menjadi seorang pemimpin masa depan, maka skenario terbaik yang dapat kami laksanakan dalam membentuk negara sejahtera, antara lain:
1. Meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Peningkatan ketahanan pangan nasional ini bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan panganya secara merata. Sehingga, kebutuhan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi dengan baik. Selain itu, pengaturan harga pangan ini juga harus difokuskan agar tidak terjadinya permainan harga pasar yang memberatkan para konsumen kalangan bawah.
2. Mengatur kebutuhan yang menyangkut orang banyak.
Kebutuhan yang menyangkut orang banyak misalnya listrik, bahan bakar, air bersih dan lain-lain harus bisa diatur baik itu dari segi flooring Price dan Selling Price sehingga terciptanya kesatuan harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Ketika kebutuhan ini bisa terpenuhi dengan lancar, maka dapat menunjang kegiatan lainnya dengan lebih baik.
3. Membuka lapangan pekerjaan dengan membentuk UKM dan mengkontrol sistem pemesaran.
Pembentukan UKM ini bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan pada masyarakat Indonesia agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan mengurangi pengangguran. Namun, terkadang didalam kegiatan UKM ini ada beberapa oknum yang mengkontrol sistem pemasaran produknya sehingga banyak UKM yang bangkrut atau guling tikar. Pengkontrolan sistem pemasaran ini bertujuan agar setiap UKM bisa berkembang dengan baik sesuai dengan bidangnya dan dapat membuka lapangan pekerjaan.
4. Memberikan layanan kesehatan dan pendidikan secara merata bagi semua kalangan masyarakat.
Pemberian layanan kesehatan dan pendidikan ini merupakan salah satu kunci penting dalam menjalankan sistem pemerintahan ini. Dengan adanya masyarakat muda yang sehat dan berprestasi, maka secara bertahap akan memberikan investasi yang menguntungkan bagi negara dikemudian hari. Selain itu, pemberian hal ini juga harus diimbangi dengan rasa cinta kita terhadap tanah air, sehingga kita akan kembali ke tanah air dan mengabdi kepada tanah air meskipun kita menempuh pendidikan jauh diluar negeri demi untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini.
5. Pemerintah memaksimalkan pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki Indonesia.
Pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia ini beberapa orang masih berpikiran itu merupakan hal yang sulit. Namun, dengan investasi seorang pelajar yang berprestasi dan teknologi informasi dari negara lain, maka hal itu bisa menjadi kenyataan yang dapat menguntungkan negara Indonesia ini. Meskipun, dalam proses pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Kesimpulan
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kaya akan Sumber Daya Alam yang melimpah. Setiap negara memiliki bentuk kesejahteraan masing-masing begitupun dengan Indonesia memiliki bentuk kesejahteraan dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya, misalnya dalam bidang pertanian. Indonesia saat ini masih belum bisa dikatakan sejahtera, karena isi UUD 1945 yang masih belum terealisasi dengan baik, fokus pemerintahan yang belum mengarah langsung ke masyarakat pada umumya dan kurang memanfaatkan potensi yang ada pada Negara Indonesia ini.
Indonesia memiliki kriteria untuk menjadi sebuah negara yang sejahtera yakni: terpenuhinya ketahanan pangan nasional, kebutuhan yang menyangkut orang banyak dapat terjangkau, membuka lapangan pekerjaan dengan adanay UKM dan pengontrolan sistem pemasaran, layanan kesehatan dan pendidikan, dan pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Jika, kita sebagai calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang, kita akan memfokuskan pada potensi yang ada untuk mewujudkan kesejaheraa masyarakatnya. Meskipun, membutuhkan waktu yang bertahap dan biaya yang tidak sedikit.
DAFTAR PUSTAKA
Fuadi, Ariza. 2015. Negera Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Hal: 14-32.
Goodin, Robert E. 1999. The Real Worlds of Werfare Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press.
Mannan, Abdul. 1997. Ekonomi Islam Teori dan Praktek. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
Suharto, Edi. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, cet. III. Bandung: Alfabeta.
Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006. Mimpi Negara Kesahteraan. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Undang-undang Dasar 1945.
0 Response to "Studi Kasus Kesejahteraan Negara | Anti Korupsi"
Posting Komentar